- Penilaian Website, PA Mempawah dan PTA Palembang Terbaik (15/5)
Penilaian Website, PA Mempawah dan PTA Palembang Terbaik
Jakarta l Badilag.net
Hasil penilaian terhadap website pengadilan yang baru saja dirilis Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) atas dukungan the Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) cukup mengejutkan. Pengadilan-pengadilan di Pulau Jawa yang dulu mendominasi penilaian kini harus puas disalip oleh pengadilan-pengadilan dari luar Jawa.
PSHK menobatkan situs PA Mempawah dan situs PTA Palembang sebagai situs pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding terbaik di lingkungan peradilan agama sekaligus terbaik dari seluruh lingkungan peradilan.


- Dirjen Badilag Melantik 10 Pejabat Eselon IV (14/5)
Dirjen Badilag Melantik 10 Pejabat Eselon IV
Jakarta l Badilag.net
Sepuluh pejabat eselon IV di lingkungan Ditjen Badilag dilantik dan diambil sumpahnya oleh Dirjen Badilag Wahyu Widiana, di lantai 11 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Senin (14/5/2012). Mereka dilantik berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badilag nomor 0920/DjA/KP.04.5/SK/V/2012.
“Atas nama pimpinan Direktorat Jenderal, saya menyampaikan selamat kepada saudara sebagai pejabat struktural eselon IV, baik yang promosi maupun yang mutasi. Pejabat eselon IV adalah ujung tombak di Ditjen,” ujar Dirjen Badilag, di hadapan para pejabat eselon II, III, dan IV serta para pegawai Ditjen Badilag.


- Peduli Orang Miskin, Bukan Omong Kosong (11/5)
Pojok Pak Dirjen:
Peduli Orang Miskin, Bukan Omong Kosong
*
Ibu muda itu, sebut saja Ibu Madhlumah, berpenampilan polos dan lugu. Duduk di ruang tunggu Pengadilan Agama Cianjur, tampak raut mukanya penuh dengan ketertekanan dan kesedihan. Wajahnya yang murung dan memelas membuat saya penasaran ingin sekali ngobrol dengannya untuk mengetahui apa yang sedang terjadi dengan dirinya.


- Kedubes Saudi Arabia Siap Mendukung Peradilan Agama (11/5)
Kedubes Saudi Arabia Siap Mendukung Peradilan Agama
Jakarta l Badilag.net
Kedutaan Besar Saudi Arabia di Indonesia siap mendukung dan memperkuat fungsi serta peran peradilan agama, terutama dalam pengembangan SDM hakim, baik melalui pelatihan-pelatihan maupun hal-hal lain yang diperlukan.
Hal itu ditegaskan Abdullah Fahad Alomany, Director of Ambassador Office dari Kedutaan Besar Saudi Arabia, ketika menemui Dirjen Badilag Wahyu Widiana di ruang kerjanya, Kamis (10/5/2012).


- Perjuangkan Posbakum, Badilag Gandeng World Bank, AusAid dan PEKKA (9/5)
Perjuangkan Posbakum, Badilag Gandeng World Bank, AusAid dan PEKKA
Cianjur l Badilag.net
Masa depan Posbakum di Peradilan Agama pada tahun 2013 masih belum jelas. Lokasi posbakum, anggaran, persyaratan untuk mendapatkan layanan Posbakum dan beberapa persoalan lainnya belum terpecahkan.
Dalam draft RPP yang tengah dibuat oleh Tim Kecil KemenkumHAM sama sekali tidak disebutkan apakah Posbakum bertempat di Pengadilan Agama atau tidak. Selain itu, draft tersebut juga belum menyinggung tentang kemungkinan masyarakat bisa mengakses Posbakum tanpa SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu).
Hal ini membuat Dirjen Badilag Wahyu Widiana khawatir Posbakum di peradilan agama terancam tidak bisa berjalan dengan baik pada tahun 2013.


- Badilag, HISSI dan MES Teken Nota Kesepahaman (7/5)
Badilag, HISSI dan MES Teken Nota Kesepahaman
Jakarta l Badilag.net
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan peradilan agama dalam menghadapi pesatnya perkembangan ekonomi syariah menjadi perhatian serius Ditjen Badilag Mahkamah Agung. Karena itu, Senin (7/5/2012), Ditjen Badilag menandatangani nota kesepahaman dengan Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).
Penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di ruang rapat Ditjen Badilag ini dilakukan oleh Wahyu Widiana selaku Dirjen Badilag, Sekjen HISSI Dr. Jaenal Arifin dan Ketua MES Dr. Yuslam Fauzi.


- Badilag Pakai Sistem "Paperless" untuk Berkas Kenaikan Pangkat Reguler | (2/5)
Badilag Pakai Sistem "Paperless" untuk Berkas Kenaikan Pangkat Reguler
Jakarta|badilag.net (1/5/2012)
Ditjen Badilag tiada henti membuat terobosan baru. Kali ini, kebijakan penerbitan SK kenaikan pangkat reguler tenaga teknis peradilan agama tanpa usulan berkas dari pengadilan tingkat banding alias Paperless. Dengan sistem ini, waktu yang bibutuhkan untuk menerbitkan SK kenaikan pangkat akan lebih cepat.
Ditemui redaktur badilag.net di ruang kerjanya, Selasa (1/5/2012), Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Purwosusilo mengatakan kebijakan ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen elektronik yang ada SIMPEG Online.


- Posbakum, Oh... Posbakum (1/5)
Pojok Pak Dirjen
Posbakum, Oh... Posbakum
*

“Terima kasih, Pak. Saya sangat terbantu dengan adanya Posbakum ini. Saya bisa curhat tentang masalah keluarga yang menimpa saya. Dan saya dibantu solusinya. Bahkan, saya dibuatkan surat gugatannya.”
Kira-kira begitulah pengakuan seorang Ibu muda, sebut saja Pulanah, kepada saya di ruang Posbakum PA Surabaya beberapa waktu lalu.


- Kisah Sukses SIADPA akan Dibukukan World Bank (30/4)
Kisah Sukses SIADPA akan Dibukukan World Bank
Jakarta l Badilag.net
Dalam waktu dekat World Bank akan menyusun buku tentang SIADPA sebagai bentuk dokumentasi terhadap dinamika terjadinya capacity building di lingkungan Peradilan Agama seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang cukup signifikan.
Hal tersebut dikemukakan Egi Sutjiati, seorang konsultan pada World Bank dalam pertemuan dengan Dirjen Badilag Wahyu Widiana di Direktorat Pratalak Ditjen Badilag, di Jakarta, Jumat (27/4/2012).


- Religious Court Reform Awards & “Bonek” | (9/1/2012)
Religious Court Reform Awards & “Bonek”
*
Ketika Ketua PTA Bengkulu, Pak Wildan Suyuthi, membacakan rumusan hasil Komisi II, Komisi Lingkungan Peradilan Agama, pada Rapat Pleno Terakhir Rakernas Mahkamah Agung, bulan September 2011 di Jakarta, nampak ada nuansa lain yang berbeda dari komisi lainnya.
Nuansa lain itu terlihat pada lebih besarnya porsi rumusan yang berkaitan dengan bidang non yudisial, bila dibandingkan dengan bidang yang sama pada rumusan komisi lainnya. Walaupun tidak lebih besar dari porsi bidang yudisial, porsi bidang non yudisial cukup signifikan.


|