logo mahkamah agung website ramah difable
Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang ... Telusuri Perkara
SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA Keluarga Besar Pengadilan Agama Tulang Bawang mengucapkan, Selamat Menjalankan Ibadah Ramadhan 1439 H atau 2018 M, Mohon Maaf Lahir dan Batin atas segala Khilaf dan Salah, semoga ALLAH SWT menerima Taubat dan Ibadah Kita dan menjadikan Kita Orang-orang yang bertaqwa....Amin..... Lebih lanjut
Kata Pengantar Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Puji syukur kita panjatkan kehadirat kehadirat ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga dengan karuniaNya Pengadilan Agama bisa mewujudkan cita-citanya untk launching Website Resmi Pengadilan Agama dengan alamat www.pa-tulangbawang.go.id. Kami berharap semoga dengan adanya website ini bisa memberi dampak positif di masyarakat untuk memberikan akses bagi para pencari keadilan... Lebih lanjut
SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA Keluarga Besar Pengadilan Agama Tulang Bawang mengucapkan, Selamat Menjalankan Ibadah Ramadhan 1439 H atau 2018 M, Mohon Maaf Lahir dan Batin atas segala Khilaf dan Salah, semoga ALLAH SWT menerima Taubat dan Ibadah Kita dan menjadikan Kita Orang-orang yang bertaqwa....Amin.....
Cara Mudah Telusuri Perkara Dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.2.0), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini. Telusuri Perkara
Small Claim Court ( Acara Gugatan Sederhana ) Agar warga negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbukanya akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Semuanya demi asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.
Pelayanan Online pada Mahkamah Agung Informasi publik pada Mahkamah Agung RI yang dapat diakses secara online, seperti : Info Perkara, Direktori Putusan, SIPP ( Sistem Informasi Penelusuran Perkara), SIADPA ( Sistem Administrasi Perkara Peradilan Agama), SIADTUN (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Tata Usaha Negara), SIADMIL (Sistem Administrasi Perkara Peradilan Militer), serta sistem pengaduan pada Bagian Pengawasan, sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi lebih baik, mudah, murah, cepat dan efisien.
SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA RAMADHAN 1439 H / 2018 M, MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN - PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG

banner1 smallbanner2 smallbanner3 smallbanner5

Berita Terkini

Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Hukum

Dasar Hukum

  1. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ;
  2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 tentang Susunan dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ;
  3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repbulik Indonesia Nomor : KMA/019/SK/VIII/1991 tanggal 19 Agustus 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Peradilan.

Tugas Pokok

  1. Mendukung tugas pokok dan fungsi Pengadilan ;
  2. Melaksanakan sebagian tugas-tugas kepaniteraan Pengadilan ;
  3. Melaksanakan kebijakan kepaniteraan Pengadilan

Fungsi Kepaniteraan Hukum

  1. Menghimpun data perkara, hukum dan kepaniteraan, meliputi :
  • Menerima data hukum, data perkara dan berkas perkara (bundel B PTA) dari Panmud Banding.
  • Menerima data permohonan pelayanan hukum (nasihat, pendapat dan pertimbangan hukum atau fatwa hukum) dari Panmud Banding
  • Menerima pengaduan masyarakat (di luar perkara) dari sub bagian umum.
  • Menerima laporan dari pengadilan agama
  • Menghimpun permasalahan hukum
  • Mengadministrasikan laporan pengadilan agama, data hukum, data perkara, berkas perkara, permohonan pelayanan hukum dan pengaduan masyarakat yang diterima.

2. Mengolah data perkara, hukum dan kepaniteraan, meliputi :

  • Mengklasifikasikan data hukum, data perkara, berkas perkara banding dan laporan dari pengadilan agama
  • Meneruskan pengaduan dan permohonan pelayanan hukum kepada Ketua PTA dan menyelesaikan administrasinya
  • Meneruskan jawaban pengaduan dan permohonan pelayanan hukum kepada yang berkepentingan lewat sub bagian umum
  • Menganalisa data hukum, data perkara, berkas perkara banding dan laporan dari pengadilan agama sebagai bahan penyusunan program kerja dan pelayanan instansi/ lembaga lain dan masyarakat
  • Menyusun data dan statistik data hukum, data perkara, arsip berkas perkara dan pelayanan hukum.

3. Melaporkan data perkara, hukum dan kepaniteraan, meliputi :

  • Melaporkan data hukum, data perkara, pengaduan hukum, pelayanan hukum dan laporan dari pengadilan agama ke Mahkamah Agung
  • Melaporkan data dan statistik perkara kepada Mahkamah Agung
  • Memberikan bahan-bahan (data) kepada instansi/lembaga lain yang memerlukan/ meminta.

4. Menyajikan data perkara, hukum dan kepaniteraan, meliputi :

  • Menyajikan data hukum, data perkara, pengaduan hukum, pelayanan hukum dan laporan dari pengadilan agama
  • Menyajikan data dan statistik perkara
  • Data dan statistik dapat berupa data manual dan elektronik sebagai pelengkap (back up)
  • Untuk konsumsi publik, data dan statistik elektronik dapat dipublikasikan lewat situs pada sub bagian umum

5. Menyimpan data perkara, hukum dan kepaniteraan, meliputi :

  • Menyimpan data perkara, data hukum, kepaniteraan dan arsip pengaduan
  • Mengarsipkan berkas perkara dan putusan-putusan pengadilan
  • Menyimpan semua dokumen hukum dan kepaniteraan serta dokumen semua kegiatan tugas dan fungsi pengadilan

6. Menyusun program kerja hukum dan kepaniteraan, meliputi :

  • Menyusun program kerja untuk merealisasikan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama
  • Program kerja untuk mewujudkan visi dan misi pengadilan
  • Program kerja dapat berupa program penyelesaian perkara, program sosialisasi hukum dan pelayanan peradilan
  • Program kerja dapat dibuat tahunan dan lima tahunan sesuai renstra

7. Melaksanakan kerja sama dengan instansi/lembaga lain dan masyarakat
Dalam rangka menyukseskan visi, misi dan program kerja diperlukan :

  • Kerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat
  • Kerja sama dengan Departemen Agama setempat
  • Kerja sama dengan MUI dan ormas Islam
  • Kerja sama dengan Dinas Kependudukan setempat
  • Kerja sama dengan Komnas Pemberdayaan Perempuan, Komnas Perlindungan Anak dan lain-lain.

8. Melaksanakan sosialisasi hukum

  • Sosialisasi hukum dan pelayanan peradilan dapat diprogramkan setiap tahun
  • Materi sosialisasi hukum disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pengadilan
  • Sosialisasi pelayanan peradilan berupa informasi tentang segala sesuatu yang dapat dilayani pengadilan (include sidang keliling dan bantuan biaya perkara bagi masyarakat miskin)

9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya, antara lain :

  • Tugas kehumasan
  • Tugas-tugas kajian hukum
  • Tugas-tugas yang belum tercover oleh kepaniteraan lainnya
  •  

Tugas Pokok dan Fungsi di bidang Pelaporan

1. Ruang lingkup pelaporan

  • Pelaporan Pengadilan Agama harus meliputi seluruh kegiatan Pengadilan Agama
  • Pelaporan Pengadilan Tinggi Agama harus meliputi seluruh kegiatan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukumnya
  • Pelaporan mencerminkan aktivitas dan kinerja pengadilan
  • Tidak boleh ada kegiatan yang tidak dilaporkan sehingga tidak diketahui dan tidak dapat dipantau/diperiksa oleh atasan.

2. Pola pelaporan Pengadilan Agama

  • Laporan keadaan perkara (LI-PA.1)
  • Laporan perkara yang dimohonkan banding (LI-PA.2)
  • Laporan perkara yang dimohonkan kasasi (LI-PA.3)
  • Laporan perkara yang dimohonkan peninjauan kembali (LI-PA.4)
  • Laporan perkara yang dimohonkan eksekusi (LI-PA.5)
  • Laporan kegiatan hakim (LI-PA.6)
  • Laporan keuangan perkara (LI-PA.7)
  • Laporan jenis perkara (LI-PA.8)

3. Pola pelaporan Pengadilan Tinggi Agama

  • Laporan keadaan perkara (LII-PA.1)
  • Laporan kegiatan hakim (LII-PA.2)
  • Laporan keuangan perkara (LII-PA.3)
  • Rangkuman laporan dari pengadilan agama di wilayahnya
  • Laporan-laporan lain tentang hal-hal yang dilakukan/terjadi di Pengadilan Tinggi Agama

4. Laporan lain-lain

  • Laporan P3HP di luar sengketa
  • Laporan akta keahliwarisan
  • Laporan tentang faktor-faktor penyebab perceraian
  • Laporan tentang perkara yang belum putus dalam waktu 6 bulan
  • Laporan penggunaan formulir akta cerai
  • Laporan izin kawin dan cerai bagi PNS dan yang dipersamakan dengan itu
  • Laporan uang 'iwadl
  • Laporan-laporan lain yang bersifat kasuistik

5. Waktu pelaporan

  • Laporan bulanan
  • Laporan catur wulanan
  • Laporan persemesteran
  • Laporan tahunan
  • Laporan kasuistik
  • Laporan kerja tahunan lengkap

Tugas Pokok dan fungsi di bidang pelayanan hukum

  1. Permohonan pertolongan pembagan harta peninggalan (P3HP) di luar sengketa
  2. Permohonan pemberian keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam
  3. Permohonan legalisasi akta keahliwarisan untuk mengambil uang di bank/lembaga keuangan lain
  4. Permohonan itsbat kesaksian rukyatul hilal
  5. Permohonan pengukuran dan penentuan arah kiblat
  6. Permohonan penentuan jadwal waktu sholat
  7. Permohonan penunjukan arbiter ketiga pada basyar
  8. Permohonan penetapan sah / tidaknya putusan basyar
  9. Permohonan pendaftaran (deponir) putusan basyar
  10. Permohonan penetapan pengampu dan hakim pengawas dalam kepailitan
  11. Permohonan penetapan penolakan/perintah eksekusi putusan basyar
  12. Permohonan eksekusi putusan pengadilan, arbitrase dan gross akte

Tupoksi Panmud Hukum PA

  1. Tupoksi Panmud Hukum PA pada prinsipnya sama dengan Panmud Hukum PTA
  2. Panmud Hukum PA menghimpun data dan berkas perkara dari Panmud Permohonan dan Panmud Gugatan
  3. Program sidang keliling, bantuan biaya berperkara prodeo bagi masyarakat miskin, bantuan penasihat hukum dan lain-lain hanya di tingkat PA.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas



PA Tanjung Karang PA Metro PA Kalianda PA Gunung Sugih
PA Tanggamus PA Kota Bumi PA Krui PA Blambangan Umpu



SIKEP Mahkamah Agung SIMARI Mahkamah Agung Perpustakaan SIPP Mahkamah Agung SIRUP LKPP SIWAS Mahkamah Agung PA Tulang Bawang